Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 43 Tahun 2016

PEDOMAN FASILITASI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengenai pedoman fasilitasi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; tujuan dan ruang lingkup ; akreditasi fktp ; fasilitasi akreditasi ; prosedur pengajuan dan tahapan akreditasi ; tim pendamping ; penganggaran ; partisipasi ; pembinaan dan pengawasan ; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang PEDOMAN FASILITASI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

15 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 43

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 870 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB_43-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kesehatan
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 43
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG PEDOMAN FASILITASI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak atas pelayanan kesehatan masyarakat setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama wajib terakreditasi; b. bahwa pemerintah daerah harus memfasilitasi pelaksanaan akreditasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai upaya menjamin mutu pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SistemJaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; peraturan ini mengenai pedoman fasilitasi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; tujuan dan ruang lingkup ; akreditasi fktp ; fasilitasi akreditasi ; prosedur pengajuan dan tahapan akreditasi ; tim pendamping ; penganggaran ; partisipasi ; pembinaan dan pengawasan ; ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . jumlah 19 halaman + lampiran 1 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521