Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TATA CARA PENGAJUAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN DESA WISATA BAB IV PENGATURAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KAWASAN DESA WISATA BAB V KELEMBAGAAN PENGELOLA DESA WISATA BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DESA BAB VII TATA CARA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENGELOLAAN DESA WISATA BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA WISATA BAB IX TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA WISATA BAB X MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN DESA WISATA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA

T.E.U.

Indonesia, Kota Batu

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Batu

Tanggal Penetapan

31 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2023

Tanggal Berlaku

31 Maret 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 4/E

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Batu

Bidang

REFERENSI

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal No 4 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DESA WISATA
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 4/E
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22 ayat (6), Pasal 27 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5497); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Talun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801); 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6845); 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D); 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/E); 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 1/E); 23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 43/E); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TATA CARA PENGAJUAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN DESA WISATA BAB IV PENGATURAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KAWASAN DESA WISATA BAB V KELEMBAGAAN PENGELOLA DESA WISATA BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DESA BAB VII TATA CARA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENGELOLAAN DESA WISATA BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA WISATA BAB IX TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA WISATA BAB X MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN DESA WISATA BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. 32

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT