Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2021

Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pelaksanaan Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi; Bab 3. Pengorganisasian Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi; Bab 4. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 5. Pembiayaan; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kupang

Tanggal Penetapan

21 Juni 2021

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2021

Tanggal Berlaku

21 Juni 2021

Sumber

Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 032

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 81 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub NTT No. 31 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kolaborasi-kerja-pola
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 032
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi
ABSTRAK:	a. Bahwa perlu memastikan terwujudnya kebijakan pertanian terintegrasi melalui Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi/Ternak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023; b. Bahwa untuk mewujudkan Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi/Ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan kerja secara kolaborasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah yang terlibat sehingga kerja yang dilakukan menjadi lebih optimal; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pelaksanaan Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi; Bab 3. Pengorganisasian Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi; Bab 4. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 5. Pembiayaan; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021. 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2021

Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT