Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2023

Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerin Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, wiyata kinarya merdeka belajar, sistem informasi pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara, penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerin Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Bentuk Singkat

Permendikbudriset

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

22 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

24 Mei 2023

Tanggal Berlaku

24 Mei 2023

Sumber

BN.2023 (404)/ 15 hlm

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 1672 kali

FILE-FILE PERATURAN

permendikbudristek-no-34-tahun-2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendidikan-kepegawaian

2023

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 34, BN.2023 (404)/ 15 hlm

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerin Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkinerja, dan berintegritas tinggi, serta terwujudnya sistem merit, perlu mengatur sistem pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi; b. bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas; c. bahwa pengaturan mengenai kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai lagi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, wiyata kinarya merdeka belajar, sistem informasi pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara, penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521