Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 30 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. pejabat wajib lapor; b. mekanisme penyampaian LHKPN; c. tim pengelola LHKPN; d. sanksi; dan e. ketentuan lain-lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamasa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Mamasa

Tanggal Penetapan

25 November 2022

Tanggal Pengundangan

25 November 2022

Tanggal Berlaku

25 November 2022

Sumber

BD 2022 (30) : 8 hlm

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamasa

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 255 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Mamasa Nomor 30 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2022 (30) : 8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme perlu ketaatan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk melaporkan harta kekayaannya; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 65 Tahun 1999; PP No. 94 Tahun 2001; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamasa No. 9 Tahun 2021; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. pejabat wajib lapor; b. mekanisme penyampaian LHKPN; c. tim pengelola LHKPN; d. sanksi; dan e. ketentuan lain-lain.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022. 8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 30 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT