Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021

Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB IX PENAGIHAN BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

31 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2021

Tanggal Berlaku

31 Desember 2021

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 55 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 10 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik sebagai tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab, luas, dan nyata sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah dengan potensi laut dan perikanan yang tinggi sehingga sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu sektor yang dapat menopang pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi kerakyatan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB IX PENAGIHAN BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
19 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021

Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan Laut

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT