Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 68 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan ini berisi 23 (dua puluh tiga) bab dan 54 (lima puluh empat) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Organisasi Pelaksanaan; Prinsip; Pendelegasian; Manajemen Pelayanan; Perizinan Dan Nonperizinan; Proses Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan; OSS; SKM; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Layanan Informasi, Penyuluhan Dan Konsultasi; PSE; Kinerja Pelayanan; Tunjangan Khusus; KSWP; Retribusi; Satgas; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendampingan Hukum; Pengendalian Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kampar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Bangkinang

Tanggal Penetapan

27 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2019

Tanggal Berlaku

27 Desember 2019

Sumber

BD. 2019/No. 68

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kampar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 157 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 68 tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Kampar No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan , Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman -Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PELAYANAN-TERPADU-SATU-PINTU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD. 2019/No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta demi terciptanya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, diperlukan penerapan proses perizinan dan nonperizinan yang saling terintegrasi secara elektronik mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah sehingga menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Dalam Peraturan ini berisi 23 (dua puluh tiga) bab dan 54 (lima puluh empat) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Organisasi Pelaksanaan; Prinsip; Pendelegasian; Manajemen Pelayanan; Perizinan Dan Nonperizinan; Proses Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan; OSS; SKM; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Layanan Informasi, Penyuluhan Dan Konsultasi; PSE; Kinerja Pelayanan; Tunjangan Khusus; KSWP; Retribusi; Satgas; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendampingan Hukum; Pengendalian Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : a. Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 27); dan b. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan , Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman -Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lamp II

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 68 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT