Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023

Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Dokumen Kependudukan, Pembebasan Denda Administratif, Tata Cara dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonosobo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Wonosobo

Tanggal Penetapan

05 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

10 Mei 2023

Tanggal Berlaku

10 Mei 2023

Sumber

BD.2023/NO.17

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 85 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Wnsb 16_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

sanksi administratif - keterlambatan pelaporan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2023/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Kabupaten Wonosobo perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses pengurusan berupa pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Dokumen Kependudukan, Pembebasan Denda Administratif, Tata Cara dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2023.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521