Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023

Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Menteri ini menjadi dasar untuk penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor kategori M, kategori N, kategori O, dan kategori L, dan telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor harus memenuhi baku mutu emisi. Kendaraan bermotor yang harus memenuhi baku mutu emisi meliputi kendaraan bermotor kategori : a. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, Kendaraan Bermotor Kategori O, dan Kendaraan Bermotor Kategori L; dan b. telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur penerapan Baku Mutu Emisi dan Penerapan Uji Emisi. Penerapan uji emisi dilakukan oleh : a. unit pelaksana uji berkala; dan b. unit pelaksana Uji Emisi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Bentuk Singkat

Permen LHK

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

04 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

14 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

14 Agustus 2023

Sumber

BN.2023 (624), jdih.menlhk.go.id: 8 hlm.

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 23091 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERMEN LHK_8_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENERAPAN BAKU MUTU - EMISI KENDARAAN BERMOTOR - KATEGORI M, N, O, DAN L

2023

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 8, BN.2023 (624), jdih.menlhk.go.id: 8 hlm.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L

ABSTRAK:

Pengoperasian kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan pencemaran udara sehingga perlu dikendalikan melalui sinergi penerapan instrumen baku mutu emisi, pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan pendukung yang dapat menekan pencemaran udara dari kendaraan bermotor.
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021.
Peraturan Menteri ini menjadi dasar untuk penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor kategori M, kategori N, kategori O, dan kategori L, dan telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor harus memenuhi baku mutu emisi. Kendaraan bermotor yang harus memenuhi baku mutu emisi meliputi kendaraan bermotor kategori : a. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, Kendaraan Bermotor Kategori O, dan Kendaraan Bermotor Kategori L; dan b. telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur penerapan Baku Mutu Emisi dan Penerapan Uji Emisi. Penerapan uji emisi dilakukan oleh : a. unit pelaksana uji berkala; dan b. unit pelaksana Uji Emisi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 15 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521