KORPS PEGAWAi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2023/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK: |
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dinyatakan sumber pendanaan kegiatan KORPRI bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan/atau usaha – usaha lain yang sah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 1. Ketentuan Umum;
2. Besaran Iuran;
3. Mekanisme Pemungutan;
4. Peruntukan;
5. Pengajuan Bantuan;
6. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan; dan
7. Penutup.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
- 7
|