Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2020

Pembangunan Kepemudaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB III KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB V PENYADARAN BAB VI PEMBERDAYAAN BAB VII PENGEMBANGAN BAB VIII SENTRA PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB X BANTUAN PENDANAAN BAB XI PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

17 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

17 Maret 2020

Tanggal Berlaku

17 Maret 2020

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 8

Subjek

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 152 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 8 2020 PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pembangunan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Kepemudaan

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam proses pembangunan bangsa, pemuda mempunyai peranan strategis sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sehingga perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya; b. Bahwa untuk membentuk pemuda yang mempunyai kapasitas dan kemampuan, serta berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional, maka diperlukan pembangunan kepemudaan; c. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tk.I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tk.I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 5067); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB III KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB V PENYADARAN BAB VI PEMBERDAYAAN BAB VII PENGEMBANGAN BAB VIII SENTRA PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB X BANTUAN PENDANAAN BAB XI PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
17 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2020

Pembangunan Kepemudaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT