Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2013

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK PAJAK; BAB III SUBJEK PAJAK; BAB IV TARIF PAJAK; BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK; BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG; BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUNAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK; BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XI KEBERATAN DAN BANDING; BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIII PEMERIKSAAN; BAB XIV INTENSIF PEMUNGUTAN; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; AB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

29 Juli 2013

Tanggal Pengundangan

30 Juli 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 1130 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.1Th.2013 ttg Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak dan retribusi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diamanatkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/MK.07/2010; Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK PAJAK; BAB III SUBJEK PAJAK; BAB IV TARIF PAJAK; BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK; BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG; BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUNAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK; BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XI KEBERATAN DAN BANDING; BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIII PEMERIKSAAN; BAB XIV INTENSIF PEMUNGUTAN; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; AB XVII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521