Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 49 Tahun 2019

Kebijakan Akuntansi Pemerintah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari: a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b. Penyajian Laporan Keuangan; c. Laporan Realisasi Anggaran; d. Laporan Perubahan SAL e. Neraca; f. Laporan Operasional; g. Laporan Arus Kas; h. Laporan Perubahan Ekuitas; dan i. Catatan atas Laporan Keuangan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasangkayu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

30 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2019

Tanggal Berlaku

30 Desember 2019

Sumber

BD 2019 (49) : 9 hlm

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 105 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pasangkayu Nomor 49 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Pasangkayu No. 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2019 (49) : 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kebijakan Akuntansi Pemerintah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, perlu menyusun pedoman kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu; b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Akuntansi, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2003; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari: a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b. Penyajian Laporan Keuangan; c. Laporan Realisasi Anggaran; d. Laporan Perubahan SAL e. Neraca; f. Laporan Operasional; g. Laporan Arus Kas; h. Laporan Perubahan Ekuitas; dan i. Catatan atas Laporan Keuangan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. 9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 49 Tahun 2019

Kebijakan Akuntansi Pemerintah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT