Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2014

Tunjangan Daerah Bagi Jabatan Fungsional Perencana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tunjangan Daerah Bagi Jabatan Fungsional Perencana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Rumpun Jabatan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Uraian Tugas;Tunjangan Daerah Jabatan Fungsional Perencana;Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Daerah Bagi Jabatan Fungsional Perencana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

10 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.6

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 421 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup no 6 th 2014 ttg tunjangan jafung perencana.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Daerah Bagi Jabatan Fungsional Perencana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

bahwa sebagai untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunandiperlukan pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuhsebagai perencana;bahwa dalam upaya mendukung pengembangan potensi profesi dan pencapaian kinerja bagi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebagai jabatan karir di lingkungan Pemerintah KabupatenBanjar dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunandaerah secara profesional perlu diberikan tunjangan daerah danpembiayaan lainnya bagi jabatan fungsional perencana yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjar tentang Tunjangan Daerah Bagi Jabatan Fungsional Perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/M.PAN/3/2001;SKB Kepala Beppenas dan Kepala BKN No.Kep.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tunjangan Daerah Bagi Jabatan Fungsional Perencana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Rumpun Jabatan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Uraian Tugas;Tunjangan Daerah Jabatan Fungsional Perencana;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521