Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 7 Tahun 2022

Struktur Upah Dan Biaya Overhead Minimal Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengaturan Struktur Upah dan Biaya Overhead minimal dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk: a. menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan bertanggung jawab, dan b. mewujudkan harga penawaran yang wajar, responsif dan proporsional atas komponen Struktur Upah dan Blaya Overhead Minimal Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Upah Dan Biaya Overhead Minimal Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Sawah Lunto

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Sawahlunto

Tanggal Penetapan

02 Februari 2022

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2022

Tanggal Berlaku

02 Februari 2022

Sumber

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 7

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Sawah Lunto

Bidang

Halaman ini telah diakses 71 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwako No 7 Tahun 2022 Tentang Struktur Upah Pengadaan Jasa konstruksi Pemerintah Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

adan Layanan Umum - Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Struktur Upah Dan Biaya Overhead Minimal Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kompetisi yang sehat, kewajaran harga satuan pekerjaan, kewajaran biaya overhead, serta dalam upaya langkah pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi agar senantiasa profesional dan berkualitas, perlu dibentuk pengaturan struktur upah dan biaya overhead minimal yang di jadikan sebagai dasar dalam penawaran pengadaan jasa konstruksi pemerintah daerah oleh para penyedia bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Upah dan Biaya Overhead Minimal DalamPengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, eraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Tahun 2022, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021
Pengaturan Struktur Upah dan Biaya Overhead minimal dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk: a. menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan bertanggung jawab, dan b. mewujudkan harga penawaran yang wajar, responsif dan proporsional atas komponen Struktur Upah dan Blaya Overhead Minimal Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 7 Tahun 2022

Struktur Upah Dan Biaya Overhead Minimal Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT