Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2023

Kebijakan dan Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. Asas Umum Penyelenggara Negara; b. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara; c. Hubungan Antar Penyelenggara Negara; d. Tindak Pidana Korupsi; e. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi; f. Unit Anti Korupsi; g. Pengawasan dan Pembinaan; h. Hak dan Perlindungan Pelapor; i. Pembiayaan; dan j. Sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

22 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

23 Februari 2023

Tanggal Berlaku

23 Februari 2023

Sumber

BD.2023/No.728

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 136 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 4 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Anti Korupsi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2023/No.728
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kebijakan dan Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; a. Asas Umum Penyelenggara Negara; b. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara; c. Hubungan Antar Penyelenggara Negara; d. Tindak Pidana Korupsi; e. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi; f. Unit Anti Korupsi; g. Pengawasan dan Pembinaan; h. Hak dan Perlindungan Pelapor; i. Pembiayaan; dan j. Sanksi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521