Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu tentang : a. Penyesuaian ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS; b. Kewajiban memiliki satuan pengawas Internal BPJS sebagai bagian pengawasan “three lines of defense”; c. Mekanisme koordinasi pengawasan antara OJK dan DJSN; d. mekanisme pemeriksaan langsung oleh OJK; e. Penyampaian laporan yang disampaikan BPJS kepada OJK; dan f. Sanksi Administratif.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

T.E.U.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Bentuk Singkat

Peraturan OJK

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

10 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

13 Februari 2023

Tanggal Berlaku

13 Februari 2023

Sumber

Direktur Hukum 2023 (1)/19 hlm

Subjek

PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Otoritas Jasa Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1347 kali

FILE-FILE PERATURAN

Salinan POJK 1 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

Ringkasan POJK 1 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengawasan-perbankan

2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 1, Direktur Hukum 2023 (1)/19 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menciptakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang semakin sehat, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. bahwa untuk penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu tentang : a. Penyesuaian ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS; b. Kewajiban memiliki satuan pengawas Internal BPJS sebagai bagian pengawasan “three lines of defense”; c. Mekanisme koordinasi pengawasan antara OJK dan DJSN; d. mekanisme pemeriksaan langsung oleh OJK; e. Penyampaian laporan yang disampaikan BPJS kepada OJK; dan f. Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan diubah
19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521