Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003

Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tasikmalaya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Azas Tujuan Dan Fungsi Pengelolaan Irigasi, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Irigasi, Lembaga Pengelolaan Irigasi, Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi, Pembayaran GP3A, Pola Pengaturan Air Irigasi, Pembangunan Jaringan Irigasi, Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Peningkatana Jaringan, Investarisasi Daerah Irigasi, Audit Pengelolaan Irigasi, Manajemen Aset irigasi, Pembiayaan, Keberlanjutan Sistem Irigasi, Larantgan Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Lain Lain, Dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tasikmalaya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Singaparna

Tanggal Penetapan

20 Agustus 2003

Tanggal Pengundangan

21 Agustus 2003

Tanggal Berlaku

21 Agustus 2003

Sumber

LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2003 No 1 seri C

Subjek

AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Bidang

Halaman ini telah diakses 52 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2003.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan - irigasi - di - kabupatren- tasikmalaya

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2003 No 1 seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi maka perlu dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 77 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; Keputusan Presiden No. 123 Tahun 2001; Inpres No. 1 Tahun 1969; Inpres No. 2 Tahun 1084; Inpres No. 3 Tahun 1999; Keputusan Mendgarui No. 2 Tahun 1999; Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 529/KPTS/M/2000; Keputusan Mendagri No. 50 Tahun 2001; Kepmen Koorndijnatir Bidang perekonomian No. Kep-14/M.EKON/12/2001; Keputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Mendagri No. 06/SKB/M/V/1999; Perda Kab. Tasikmalaya no. 18 Tahun 1994; Perda kab. tasikmalaya No. 07 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Azas Tujuan Dan Fungsi Pengelolaan Irigasi, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Irigasi, Lembaga Pengelolaan Irigasi, Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi, Pembayaran GP3A, Pola Pengaturan Air Irigasi, Pembangunan Jaringan Irigasi, Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Peningkatana Jaringan, Investarisasi Daerah Irigasi, Audit Pengelolaan Irigasi, Manajemen Aset irigasi, Pembiayaan, Keberlanjutan Sistem Irigasi, Larantgan Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Lain Lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2003.
15 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521