Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010

Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Nama Objek dan Subjek Retribusi; 3. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif; 4. Besarnya Tarif; dan 5. Keringanan Tarif Pelayanan; 6. Besaran Tarif; 7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 8. Sanksi Administrasi; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; dan 11. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Sampit

Tanggal Penetapan

19 Maret 2010

Tanggal Pengundangan

20 Maret 2010

Tanggal Berlaku

20 Maret 2010

Sumber

LD.2010/No.10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 110 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi-kependudukan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:	a. bahwa sebagai tindak lanjut atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dipandang perlu memungut retribusi atas pelayanan guna memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 9. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 11. Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan per Undang; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 1. Ketentuan Umum; 2. Nama Objek dan Subjek Retribusi; 3. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif; 4. Besarnya Tarif; dan 5. Keringanan Tarif Pelayanan; 6. Besaran Tarif; 7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 8. Sanksi Administrasi; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; dan 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2010. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521