Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002

Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan, Masa Berlaku Dan Izin Perluasan, Kewajiban - Kewajiban Perushaaan Industri, Peringatan Pembekuan Dan Pencabutan, Pengenaan Retribusi, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara mengukur Tingkat Oenggunan Jasa, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Daerah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Sanksdi Administrasi, Ketentuan pidana,Ketentuan penyidikan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Singaparna

Tanggal Penetapan

08 Januari 2002

Tanggal Pengundangan

09 Januari 2002

Tanggal Berlaku

09 Januari 2002

Sumber

LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 2 seri B

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Bidang

Halaman ini telah diakses 71 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

izin - usaha - industri - dan - izin - perusahaan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 2 seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi Daerah bidantg industri pelayanan Izin Usaha dan Izin Perluasan maka perlu dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU no. 14 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 17 Tayhun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; PP no. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Surat Keputusan Menteri Perinsutrian No. 250/M/SK/10/1994; Keputusan Mendagri No. 174 tahun 1997; Keputusan mendagri No. 175 Tahun 1997; Keputrusan Menteri Perinsutriabn dan Perdagangan No. 254/M/MPP/Kep/7/1997; Keputusan Menteri Perinsutrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/1999; Perda Kab. Tasikmalaya No.07 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 33 Tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2001; Perda kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan, Masa Berlaku Dan Izin Perluasan, Kewajiban - Kewajiban Perushaaan Industri, Peringatan Pembekuan Dan Pencabutan, Pengenaan Retribusi, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara mengukur Tingkat Oenggunan Jasa, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Daerah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Sanksdi Administrasi, Ketentuan pidana,Ketentuan penyidikan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2002.
9 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521