Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi: a. perencanaan; b. sumberdaya; c. peternakan; d. kesehatan hewan; e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; f. Rumah Potong Hewan; g. otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang; h. sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan; i. perijinan,koordinasi,kerjasama, dan kemitraan; j. sistem informasi, peran masyarakat dan dunia usaha; k. pembinaan dan pengawasan; l. pembiayaan; m. ketentuan penyidikan; n. sanksi administratif; o. ketentuan pidana; p. ketentuan peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2021

Sumber

LD Kab. Sampang Tahun 2021 No. 3

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

Halaman ini telah diakses 72 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NO_3_TAHUN_2021_TENTANG_PENYELENGGARAAN_PETE.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

peternakan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Sampang Tahun 2021 No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi: a. perencanaan; b. sumberdaya; c. peternakan; d. kesehatan hewan; e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; f. Rumah Potong Hewan; g. otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang; h. sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan; i. perijinan,koordinasi,kerjasama, dan kemitraan; j. sistem informasi, peran masyarakat dan dunia usaha; k. pembinaan dan pengawasan; l. pembiayaan; m. ketentuan penyidikan; n. sanksi administratif; o. ketentuan pidana; p. ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
jumlah 59 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT