Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat; 4. Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat; 5. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; 6. Lembaga Adat; 7. Penyelesaian Konflik; 8. Tugas dan Kewenagan Pemerintah Daerah; 9. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; 10. Pembiayaan; 11. Sanksi; 12. Ketentuan Peralihan; dan 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

04 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

04 Maret 2022

Tanggal Berlaku

04 Maret 2022

Sumber

LD.2022/No.4

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 908 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Katingan No. 4 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 / MENLHK / SETJEN / KUM.l / 8 / 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.l/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat; 4. Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat; 5. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; 6. Lembaga Adat; 7. Penyelesaian Konflik; 8. Tugas dan Kewenagan Pemerintah Daerah; 9. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; 10. Pembiayaan; 11. Sanksi; 12. Ketentuan Peralihan; dan 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022. 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT