Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2023

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. nama, objek, dan subjek retribusi; b. golongan retribusi; c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa; d. prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif; e. struktur dan besaran tarif; f. wilayah pemungutan; g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; h. masa retribusi dan saat retribusi terutang; i. surat pendaftaran; j. penetapan retribusi; k. penagihan; l. keberatan; m. pengembalian kelebihan pembayaran; n. penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; o. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; p. insentif pemungutan; q. pemeriksaan; r. sanksi administrasi; s. penyidikan; dan t. ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buol

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Buol

Tanggal Penetapan

14 April 2023

Tanggal Pengundangan

14 April 2023

Tanggal Berlaku

14 April 2023

Sumber

LD.2023/NO.35

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buol

Bidang

Halaman ini telah diakses 159 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA BUOL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NO.35
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757); Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. nama, objek, dan subjek retribusi; b. golongan retribusi; c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa; d. prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif; e. struktur dan besaran tarif; f. wilayah pemungutan; g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; h. masa retribusi dan saat retribusi terutang; i. surat pendaftaran; j. penetapan retribusi; k. penagihan; l. keberatan; m. pengembalian kelebihan pembayaran; n. penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; o. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; p. insentif pemungutan; q. pemeriksaan; r. sanksi administrasi; s. penyidikan; dan t. ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023. 20 Halaman, Penjelasan 5 Halaman, Lampiran 10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2023

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT