Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 102 Tahun 2019

Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 11 (Sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kewenangan; Pembiayaan; Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 102 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Indragiri Hulu

Nomor

102

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Rengat

Tanggal Penetapan

31 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

31 Desember 2019

Sumber

BD. 2019/No.102

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 57 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 102 TAHUN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak-daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD. 2019/No.102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan pemberian kewenangan kepada perangkat daerah untuk melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2015; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 55 Tahun 2016; Praturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 69 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 102 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 110 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 11 (Sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kewenangan; Pembiayaan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lamp I

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 102 Tahun 2019

Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT