Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2023

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan memuat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan sistematika; Ketentuan Umum; asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kebijakan Umum; Fasilitas Penyelengaraan Pesantren di Daerah; Perencanaan; Pelaksanaan Pengembangan Pesantren; Peran Serta Masyarakat; Sinergitas, Kerja sama, dan Kemitraan; Sistem Informasi; Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren; Penghargaan; Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan; Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Terkait Hukum; Beasiswa Santri; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarbaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Banjarbaru

Tanggal Penetapan

13 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2023

Tanggal Berlaku

13 Juni 2023

Sumber

LD/2023/NO.4

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarbaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 59 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Banjarbaru No.4 Tahun 2023 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Badan Layanan Umum

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD/2023/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK:

Bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tujuan pembangunan nasional; Bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kota Banjarbaru diperlukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan tradisi dan kekhasannya; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan memuat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan sistematika; Ketentuan Umum; asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kebijakan Umum; Fasilitas Penyelengaraan Pesantren di Daerah; Perencanaan; Pelaksanaan Pengembangan Pesantren; Peran Serta Masyarakat; Sinergitas, Kerja sama, dan Kemitraan; Sistem Informasi; Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren; Penghargaan; Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan; Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Terkait Hukum; Beasiswa Santri; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
43 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2023

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT