Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016

Pengelolaan Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Pengelolaan Perikanan ini meliputi: a. Perencanaan perikanan: b. Kegiatan dan usaha perikanan: c. Pengelolaan sumber daya ikan, d. Izin usaha perikanan: e. Hak, kewajiban dan larangan: f. Sarana dan prasarana perikanan: g. Sistem informasi dan data: h. Penelitian dan pengembangan: i. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, j. Peranserta, pemberdayaan dan kemitraan: dan k. Pembiayaan dan permodalan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sarilamak

Tanggal Penetapan

14 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

14 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

14 Oktober 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Bidang

Halaman ini telah diakses 37 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. 50 Kota 2016-11.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan perikanan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sumber daya perikanan yang potensial untuk dikembangkan, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan: b. bahwa agar pemanfaatan potensi sumber daya perikanan berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, serta pihak-pihak terkait dengan perikanan dan terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan perikanan,
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 16 Tahun 1964 UU No. 5 Tahun 1990 UU No. 16 Tahun 1992 UU No. 6 tahun 1996 UU No. 31 Tahun 2004 UU No. 16 Tahun 2006 UU No. 27 Tahun 2007 UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 18 Tahun 2012 UU No. 17 Tahun 2013 UU No. 6 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 30 Tahun 2014 UU No. 7 Tahun 2016 PP No. 35 Tahun 1991 PP No. 69 Tahun 1996 PP No. 8 Tahun 1999 PP No. 41 Tahun 1999 PP No. 150 Tahun 2000 PP No. 82 Tahun 2001 PP No. 15 Tahun 2002 PP No. 54 Tahun 2002 PP No. 16 Tahun 2004 PP No. 28 Tahun 2004 PP No. 79 Tahun 2005 PP No. 20 Tahun 2006 PP No. 60 Tahun 2007 PP No. 30 Tahun 2008 PP No. 43 Tahun 2009 PP No. 43 Tahun 2014 PP No. 50 Tahun 2015 Perda Prov. Sumatera Barat No. 4 Tahun 2012 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 7 Tahun 2012 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 6 Tahun 2016
Ruang lingkup Pengelolaan Perikanan ini meliputi: a. Perencanaan perikanan: b. Kegiatan dan usaha perikanan: c. Pengelolaan sumber daya ikan, d. Izin usaha perikanan: e. Hak, kewajiban dan larangan: f. Sarana dan prasarana perikanan: g. Sistem informasi dan data: h. Penelitian dan pengembangan: i. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, j. Peranserta, pemberdayaan dan kemitraan: dan k. Pembiayaan dan permodalan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
35

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016

Pengelolaan Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT