Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 10 Tahun 2013

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV PENAGIHAN; BAB XV KEDALUWARSA; BAB XVI PEMANFAATAN; BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVIII PENYIDIKAN; BAB XIX KETENTUAN PIDANA; BAB XX KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

01 April 2013

Tanggal Pengundangan

02 April 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/37

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 488 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 10 TAHUN 2013 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/37

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Penerimaan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor : PER. 02/MEN/III/2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X PENETAPAN RETRIBUSI; BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV PENAGIHAN; BAB XV KEDALUWARSA; BAB XVI PEMANFAATAN; BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVIII PENYIDIKAN; BAB XIX KETENTUAN PIDANA; BAB XX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521