Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2022

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. tertib jalan; b. tertib jalur hijau, taman, tempat umum dan kawasan objek wisata; c. tertib sungai, saluran air atau drainase, kolam dan danau; d. tertib lingkungan; e. tertib bangunan; f. tertib usaha; g. tertib reklame; h. tertib sosial; i. tertib peran serta masyarakat; j. tertib kesehatan; k. tertib kawasan tanpa rokok; l. tertib kegiatan keramaian.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

14 Februari 2022

Tanggal Pengundangan

15 Februari 2022

Tanggal Berlaku

15 Februari 2022

Sumber

LD.2022/No.3

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 247 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Katingan No. 3 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:	bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah; a. tertib jalan; b. tertib jalur hijau, taman, tempat umum dan kawasan objek wisata; c. tertib sungai, saluran air atau drainase, kolam dan danau; d. tertib lingkungan; e. tertib bangunan; f. tertib usaha; g. tertib reklame; h. tertib sosial; i. tertib peran serta masyarakat; j. tertib kesehatan; k. tertib kawasan tanpa rokok; l. tertib kegiatan keramaian.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022. 30 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521