Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2016

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur mengenai Penanaman Modal dengan sistematika sbb: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Kebijakan Dasar Penanaman Modal Bab IV Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal Bab V Bidang Usaha Penanaman Modal Bab VI Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Bab VII Lokasi Usaha Bab VII Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal Bab IX Pelayanan Penanaman Modal Bab X Insentif Penanaman Modal Bab XI Pengembangan Penanaman Modal Bab XII Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro dan Kecil Bab XIII Kerja Sama Penanaman Modal Bab XIV Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bab XV Peran Serta Masyarakat Bab XVI Sanksi Administratif Bab XVII Ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sarilamak

Tanggal Penetapan

13 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

13 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

13 Oktober 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 10

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Bidang

Halaman ini telah diakses 100 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. 50 Kota 2016-10.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penanaman modal
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal: b. bahwa Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan, c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintah Kabupaten/kota: Pasal 18 ayat (6) UUD UU No. 5 Tahun 1960 UU No. 25 Tahun 2007 UU No. 26 Tahun 2007 UU No. 40 Tahun 2007 UU No. 20 Tahun 2008 UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 28 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 17 Tahun 2012 UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 3 Tahun 2015 PP No. 38 Tahun 2007 PP No. 7 Tahun 2008 PP No. 45 Tahun 2008 PP No. 142 Tahun 2015 Perpres No. 36 Tahun 2010 Perpres No. 39 Tahun 2014 Perpres No. 97 Tahun 2014 Perpres No. 38 Tahun 2015 Perka BKPM No. 9 Tahun 2015 Perka BKPM No. 15 Tahun 2015 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011 Mengatur mengenai Penanaman Modal dengan sistematika sbb: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Kebijakan Dasar Penanaman Modal Bab IV Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal Bab V Bidang Usaha Penanaman Modal Bab VI Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Bab VII Lokasi Usaha Bab VII Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal Bab IX Pelayanan Penanaman Modal Bab X Insentif Penanaman Modal Bab XI Pengembangan Penanaman Modal Bab XII Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro dan Kecil Bab XIII Kerja Sama Penanaman Modal Bab XIV Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bab XV Peran Serta Masyarakat Bab XVI Sanksi Administratif Bab XVII Ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016. 46

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2016

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT