Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 21 Tahun 2021

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM tersebut diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data, b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sawah Lunto Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

T.E.U.

Indonesia, Kota Sawah Lunto

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sawahlunto

Tanggal Penetapan

31 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2021

Tanggal Berlaku

31 Maret 2021

Sumber

Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 21

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Sawah Lunto

Bidang

Halaman ini telah diakses 102 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwako No 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar - pelayanan
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:	bahwa untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menjadikan prioritas utama terpenuhnya kebutuhan dasar Warga Negara. bahwa untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya dilaksanakan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal). bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam menyusun mekanisme dan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal diperlukan suatu pengaturan yang baku. UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 1990, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 100 Tahun 2018, Perda Kota Sawahlunto No. 14 Tahun 2016 Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM tersebut diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data, b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021. 22 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 21 Tahun 2021

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT