Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. Tertib jalan dan angkutan umum, b. Tertib jalur hijau, tanaman dan tempat umum, c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup, d. Tertib Bangunan, e. Tertib pedagang kaki lima, f. Tertib Usaha Pariwisata: g. Tertib Kesehatan: h. Tertib sosial: i. Tertib Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan anak sekolah, j. Tertib minuman beralkohol/minuman keras, k. Tertib inhalan: l. Tertib warung kelambu, m. Tertib tempat hiburan, n. Tertib rumah kos/sewaan, o. Tertib Izin Usaha, p. Tertib Keramaian: dan q. Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sarilamak

Tanggal Penetapan

04 September 2017

Tanggal Pengundangan

04 September 2017

Tanggal Berlaku

04 September 2017

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 3

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Bidang

Halaman ini telah diakses 76 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. 50 Kota 2017-3.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Mencabut Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ketertiban umum

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang berlandaskan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya, b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta adanya perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota,
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 8 Tahun 1981 UU No. 23 Tahun 2006 UU No. 44 Tahun 2008 UU No. 36 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 27 Tahun 1983 PP No. 6 Tahun 2010 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Keputusan Menteri Kehakiman No. 04.Pw-07.02 Tahun 1984 Kepmendagri No. 7 Tahun 2003 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 13 Tahun 2002 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. Tertib jalan dan angkutan umum, b. Tertib jalur hijau, tanaman dan tempat umum, c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup, d. Tertib Bangunan, e. Tertib pedagang kaki lima, f. Tertib Usaha Pariwisata: g. Tertib Kesehatan: h. Tertib sosial: i. Tertib Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan anak sekolah, j. Tertib minuman beralkohol/minuman keras, k. Tertib inhalan: l. Tertib warung kelambu, m. Tertib tempat hiburan, n. Tertib rumah kos/sewaan, o. Tertib Izin Usaha, p. Tertib Keramaian: dan q. Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Mencabut Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009
64

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT