Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018

Pemerintahan Nagari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup: Penataan Pemerintahan Nagari, Kewenangan Pemerintah Nagari: Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari: Hak dan Kewajiban Nagari dan Masyarakat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Nagari, Keuangan dan Aset Pemerintah Nagari, Pembangunan Nagari dan Pembangunan Kawasan Nagari, Badan Usaha Milik Nagari, Kerjasama Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari: Pembinaan dan Pengawasan: Sanksi Administratif: Ketentuan Peralihan: dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Sarilamak

Tanggal Penetapan

02 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2018

Tanggal Berlaku

02 Februari 2018

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Bidang

Halaman ini telah diakses 693 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. 50 Kota 2018-1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Perda Kab. Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013

pemerintahan nagari
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerintahan Nagari
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka terwujudnya pemerintahan nagari yang profesional, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pengaturan terhadap pemerintahan nagari, b. bahwa dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari perlu diganti: UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 6 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 58 Tahun 2005 PP No. 43 Tahun 2014 PP No. 60 Tahun 2014 PP No. 12 Tahun 2017 Permendagri No. 111 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 114 Tahun 2014 PermendesTT No. 1 Tahun 2015 PermendesTT No. 2 Tahun 2015 PermendesTT No. 3 Tahun 2015 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Permendagri No. 82 Tahun 2015 Permendagri No. 83 Tahun 2015 Permendagri No. 84 Tahun 2015 Permendagri No. 44 Tahun 2016 Permendagri No. 46 Tahun 2016 Permendagri No. 110 Tahun 2016 Permendagri No. 1 Tahun 2017 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2015 Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup: Penataan Pemerintahan Nagari, Kewenangan Pemerintah Nagari: Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari: Hak dan Kewajiban Nagari dan Masyarakat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Nagari, Keuangan dan Aset Pemerintah Nagari, Pembangunan Nagari dan Pembangunan Kawasan Nagari, Badan Usaha Milik Nagari, Kerjasama Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari: Pembinaan dan Pengawasan: Sanksi Administratif: Ketentuan Peralihan: dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018. Mencabut Perda Kab. Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013 91

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018

Pemerintahan Nagari

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT