Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023

Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud yang dimiliki dan digunakan dalama bidang usaha tertentu, tata cara permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada direktur jenderal pajak, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

13 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2023

Tanggal Berlaku

17 Juli 2023

Sumber

BN.2023 (546)/77 hlm

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 33797 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023pmkeuangan072.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

amortisasi-bmn
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 72, BN.2023 (546)/77 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
ABSTRAK:	a. bahwa untuk lebih rnernberikan kepastian hukurn, keadilan, dan kernudahan penghitungan penyusutan harta berwujud dan/ atau arnortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan serta selaras dengan program simplifikasi regulasi, perlu diatur ketentuan rnengenai penyusutan harta berwujud dan/ atau arnortisasi harta tak berwujud; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (10) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/ atau Arnortisasi Harta Tak Berwujud; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nornor 39 Tahun 2008, Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud yang dimiliki dan digunakan dalama bidang usaha tertentu, tata cara permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada direktur jenderal pajak, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023. 77 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521