Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 9 Tahun 2013

Izin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI; BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK; BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK; BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB IX SISTEM INFORMASI; BAB X PENYIDIKAN; BAB XI KETENTUAN LAIN–LAIN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

27 Juni 2013

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/9

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 652 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 9 TAHUN 2013 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perizinan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstuksi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI; BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK; BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK; BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB IX SISTEM INFORMASI; BAB X PENYIDIKAN; BAB XI KETENTUAN LAIN–LAIN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Nomor 24 tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 43 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521