Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2023

Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Geospasial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial; b. Pembentukan Basis Data; c. Pemeliharaan Basis Data; dan d. pengintegrasian data. Kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah dimaksudkan untuk menciptakan Basis Data yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir. Tujuan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial: a. peningkatan kualitas pelaksanaan pemungutan pajak; b. peningkatan kualitas pengelolaan dan administrasi pajak; c. peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak; dan d. terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak yang adil. Pendanaan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial bersumber dari: a. APBD; atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Geospasial

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

25 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

31 Juli 2023

Sumber

Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72012

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 1356 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO.21 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak daerah - pembentukan dan pemeliharaan basis data
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72012
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Geospasial
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penetapan pajak daerah yang adil dan merata serta untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu dilakukan pembentukan dan pemeliharaan basis data pajak daerah; b. bahwa untuk menciptakan basis data pajak daerah yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir, maka pembentukan dan pemeliharaan basis data pajak daerah perlu dilakukan melalui sistem informasi geospasial; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial; b. Pembentukan Basis Data; c. Pemeliharaan Basis Data; dan d. pengintegrasian data. Kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah dimaksudkan untuk menciptakan Basis Data yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir. Tujuan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial: a. peningkatan kualitas pelaksanaan pemungutan pajak; b. peningkatan kualitas pengelolaan dan administrasi pajak; c. peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak; dan d. terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak yang adil. Pendanaan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial bersumber dari: a. APBD; atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023. tidak ada peraturan yang di cabut atau di ubah tidak ada peraturan yng akan di atur 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521