Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkarakter nasionalis, religius, mandiri, berintegritas dan gotong royong. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; dasar dan prinsip; tanggungjawab pemerintah daerah; hak dan kewajiban; penyelenggaraan satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan karakter; pendidikan keagamaan; pendidikan nilai luhur pancasila; pendidikan muatan lokal; pengembangan kurikulum; peran serta masyarakat; dewan pendidikan dan komite sekolah; sistem penerimaan pwserta didik baru; pemberian sertifikat; pendanaan; penghasilan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Probolinggo

Tanggal Penetapan

27 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

27 Juli 2020

Tanggal Berlaku

27 Juli 2020

Sumber

LD Kota Probolinggo Tahun 2020 No 8

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 201 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-8-Th-2020-ttg-Sistem-Penyelenggaraan-Pendidikan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pendidikan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kota Probolinggo Tahun 2020 No 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan oleh karenanya menjadi hak asasi bagi setiap warga negara yang pelaksanan dan pemerataannya harus dijamin oleh pemerintah daerah; b. bahwa dinamika pendidikan mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara terpadu demi terciptanya sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Pancasila yang berbasis keagamaan dan kearifan lokal; c. bahwa kebijakan daerah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 peraturan ini mengatur mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkarakter nasionalis, religius, mandiri, berintegritas dan gotong royong. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; dasar dan prinsip; tanggungjawab pemerintah daerah; hak dan kewajiban; penyelenggaraan satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan karakter; pendidikan keagamaan; pendidikan nilai luhur pancasila; pendidikan muatan lokal; pengembangan kurikulum; peran serta masyarakat; dewan pendidikan dan komite sekolah; sistem penerimaan pwserta didik baru; pemberian sertifikat; pendanaan; penghasilan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sitem Penyelenggaraan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jumlah 32 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT