Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020

PENGARUSUTAMAAN GENDER

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Pengarusutamaan Gender; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; perencanaan dan pelaksanaan; pemberdayaan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; partisipasi masyarakat; pendanaan; dan pembinaan; pemberian penghargaan; pembiayaan; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER

T.E.U.

Indonesia, Kota Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Probolinggo

Tanggal Penetapan

27 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

27 Juli 2020

Tanggal Berlaku

27 Juli 2020

Sumber

LD Kota Probolinggo Tahun 2020 No 2

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 157 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-2-Th-2020-ttg-Pengarusutamaan-Gender-1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengarusutamaan gender
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Probolinggo Tahun 2020 No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta jaminan hak yang sama antara perempuan dan laki laki untuk menikmati hak hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan; b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasioanal; c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non Pemerintah Daerah; d. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah khususnya dalam Pasal 16 ayat (2), Pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang undangan di daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 peraturan ini mengatur mengenai Pengarusutamaan Gender; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; perencanaan dan pelaksanaan; pemberdayaan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; partisipasi masyarakat; pendanaan; dan pembinaan; pemberian penghargaan; pembiayaan; ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. jumlah 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020

PENGARUSUTAMAAN GENDER

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT