Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Pedoman Penyesunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 6 (1) Unit Pemrakarsa melakukan Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huru f a. (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huru f a dilaksanakan melalui: a. identifikasi hal yang perlu dikerjasamakan; b. koordinasi dengan instans i pemerintah atau pemangku kepentingan terkait; dan c. penelaahan mengenai urgensi dilakukan Kerja Sama. (3) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Administras i Kerja Sama

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyesunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesia

T.E.U.

Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Bentuk Singkat

Peraturan BNP2TKI

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

01 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

06 Februari 2019

Tanggal Berlaku

06 Februari 2019

Sumber

BN 2019 (90): 11 Halaman, jdih.bp2mi.go.id

Subjek

PEDOMAN PENULISAN/TATA NASKAH DINAS

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 183 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bp2mi No. 1 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENYUSUNAN - NASKAH KERJA SAMA - DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
2019
Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia NO. 1, BN 2019 (90): 11 Halaman, jdih.bp2mi.go.id
Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia TENTANG Pedoman Penyesunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesia
ABSTRAK:	Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pedoman penyusunan naskah kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Dasar Hukum Peraturan Bp2mi Adalah; UU No. 18 Tahun 2017; Dan Perpres No. 81 Tahun 2006 Pasal 6 (1) Unit Pemrakarsa melakukan Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huru f a. (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huru f a dilaksanakan melalui: a. identifikasi hal yang perlu dikerjasamakan; b. koordinasi dengan instans i pemerintah atau pemangku kepentingan terkait; dan c. penelaahan mengenai urgensi dilakukan Kerja Sama. (3) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Administras i Kerja Sama
CATATAN:	Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019. Lampiran File; 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521