Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2023

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kota Tanjungpinang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Tanjungpinang

Tanggal Penetapan

30 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

30 Januari 2023

Tanggal Berlaku

30 Januari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 442

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Bidang

Halaman ini telah diakses 75 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Tanjungpinang No 8 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: a. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tanjungpinang; b. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; c. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan di Kota Tanjungpinang; d. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Bumi Dan Bangungan Perkotaan; e. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pembayaran dengan Angsuran dan Penundaan Pembayaran, serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tanjungpinang; f. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; g. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; h. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; i. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak; j. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan - tata cara pemungutan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 442

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mendukung peningkatan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan hal-hal yang perlu diatur terkait penyelenggaraan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau Wajib Pajak. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.5 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.55 Tahun 2016; Permenkeu No.8/PMK.03/2013; Permenkeu No.207/PMK.07/2018; Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Tanjungpinang No.1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: a. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tanjungpinang; b. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; c. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan di Kota Tanjungpinang; d. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Bumi Dan Bangungan Perkotaan; e. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pembayaran dengan Angsuran dan Penundaan Pembayaran, serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tanjungpinang; f. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; g. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; h. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; i. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak; j. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2023

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT