anggaran
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK: |
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah untuk memperoleh persetujuan
bersama.
b. bahwa Peraturan Oaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBDj yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
mer upakan perwujudan dari Rencana Kerja Perneriritah Daerah Tah un
2021 yang dijabarkan kedalarn ke bijakan umum APBD serta prioritas
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Dae rah
dengan DPRD pada tanggal 30 Desember 2020
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun
Anggaran 2021;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
4. Undang Undang Nomor 25 "'"tab~·n 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Undang - Undang lomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor
5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republi.k
Indonesia Nomor 6349);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaran
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2015 Nornor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedu d ukari
Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah ( Lem baran Negara
Republi.k Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 , Tambahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu n 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor
4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerag dan Info~asi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republi.k
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapat kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Noomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor No.5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahuri 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republi.k Indonesia Nomor 6041); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
Dan Adm.in.istratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakulan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah
sebagaiman telah d.iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Me nteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evalu asi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Selanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah d.iubah
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keli.ma Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pernberian Hibah dan Santuan Sosial Yang S~~su~ber dari Anggaran
Pe ndapat an dan Belanja Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5410):
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d.iubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Opera.ional (berita negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Adm.inistrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;
23. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentan.g
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Daerah Kaupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021
|
CATATAN: |
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
- 12 hal
|