Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2019

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019-2025

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN ASAS BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB IV VISI DAN MISI BAB V FUNGSI DAN TUJUAN BAB VII STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB VII RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PETA KAWASAN BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019-2025

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

30 Oktober 2019

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 125 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 10 THN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Buton Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RENCANA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019-2025
ABSTRAK:	a. Bahwa Kepariwisataan sebagai salah satu bidang pembangunan diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa pembangunan kepariwisataan daerah sebagai bagian integral dari kepariwisataan nasional adalah salah satu sektor strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian mutu lingkungan, perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat yang didasarkan pada tata tuang wilayah; c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 ten tang Kepariwisataan, perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagai pedoman dalam pembangunan kepariwisataan di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4 700) 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ten tang 2009 Tahun 10 Nomor 4. Undang-Undang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Daerah Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157); 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172) BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN ASAS BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB IV VISI DAN MISI BAB V FUNGSI DAN TUJUAN BAB VII STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB VII RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PETA KAWASAN BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019. 45 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2019

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019-2025

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT