Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOWNGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VIII MASA RETRIBUSI TERHUTANG BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI SANKS! ADMINISTRASI BAB XI TATA CARA PENAGIHAN BAB XIII TATA CARA KERINGANAN,PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA BAB XVI PEMERIKSAAN BAB XVII PEMANFAATAN BAB XVIII ISENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX KEBERATAN BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXII PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

18 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2019

Tanggal Berlaku

18 Maret 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 119 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 01 THN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Buton Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

retribusi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 (1) huruf 1 TJndang-lJndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Ulang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tengggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329), sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329), 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajin dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Diter Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285), 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DAG/PER/10/2019 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/ 10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOWNGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VIII MASA RETRIBUSI TERHUTANG BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI SANKS! ADMINISTRASI BAB XI TATA CARA PENAGIHAN BAB XIII TATA CARA KERINGANAN,PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA BAB XVI PEMERIKSAAN BAB XVII PEMANFAATAN BAB XVIII ISENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX KEBERATAN BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXII PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019. 33 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT