Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2008

Usaha Kelautan dan Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1. Jenis-jenis usaha kelautan 2. Wilayah perikanan 3. Perizinan usaha perikanan 4. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha kelautan dan perikanan dan pemegang persetujuan penggunaan kapal asing 5. Syarat permohonan izin usaha 6. Pencabutan izin usaha 7. Pungutan hasil perikanan 8. Pembinaan dan pengawasan 9. Larangan 10. ketentuan pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2008 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

23 Juni 2008

Tanggal Pengundangan

24 Juni 2008

Tanggal Berlaku

24 Juni 2008

Sumber

LD 2008 (7) : 9 hlm

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 51 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Majene Nomor 7 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

usaha - kelautan dan perikanan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2008 (7) : 9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari kekayaan daerah Kabupaten Majene perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna yang berkelajutan serta selalu memperhatikan kelestariannya; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan sehingga nampak/ jelas keberpihakan kepada masyarakat nelayan secara umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Kelautan dan Perikanan.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1967; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2007; Kepres No. 23 Tahun 1982; Perda Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2003;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1. Jenis-jenis usaha kelautan 2. Wilayah perikanan 3. Perizinan usaha perikanan 4. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha kelautan dan perikanan dan pemegang persetujuan penggunaan kapal asing 5. Syarat permohonan izin usaha 6. Pencabutan izin usaha 7. Pungutan hasil perikanan 8. Pembinaan dan pengawasan 9. Larangan 10. ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521