Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2013

Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali Di Luar Negeri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Penempatan Calon TKI/TKI Oleh Pemerintah Bab III Tata Cara Penempatan Calon TKI/TKI Oleh PPTKIS Bab IV Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri Bab V TKI Yang Bekerja Secara Perseorangan Bab VI Perlindungan dan Pemantauan Penempatan TKI Bab VII Pelayanan Kepulangan TKI Bab VIII Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi Bab IX Sanksi Administrasi Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali Di Luar Negeri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Boyolali

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Boyolali

Tanggal Penetapan

25 Maret 2013

Tanggal Pengundangan

26 Maret 2013

Tanggal Berlaku

26 Maret 2013

Sumber

LD.2013/NO.3

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Boyolali

Bidang

Halaman ini telah diakses 62 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Boyolali No 3 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Tenaga Kerja Indonesia

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali Di Luar Negeri

ABSTRAK:

bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kesejahleraan tenaga kerja beserta keluarganya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia; bahwa untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah sesuai Undang'Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pcrlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri khususnya dalam hal perekrutan, penyiapan kualitas Galon Tenaga Kerja Indonesia, penyelesaian kasus dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Puma serta lebih memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia diperlukan pengaturan terhadap pelayanan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkari Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali di Luar Negeri;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 09/MEN/V/2009; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 14/MEN/X/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Penempatan Calon TKI/TKI Oleh Pemerintah Bab III Tata Cara Penempatan Calon TKI/TKI Oleh PPTKIS Bab IV Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri Bab V TKI Yang Bekerja Secara Perseorangan Bab VI Perlindungan dan Pemantauan Penempatan TKI Bab VII Pelayanan Kepulangan TKI Bab VIII Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi Bab IX Sanksi Administrasi Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2013.
38 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521