Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2018

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BABV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BABVI PRI~SIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB X PEMUNGUTAN BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIII KEBERATAN BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XV KADALUWARSA BAB XVI PEMERIKSAAN BAB XVII PEMANFAATAN BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX PENYiDIKAN BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

18 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

19 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

19 Oktober 2018

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 12

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 96 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 12 THN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Buton Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan menjaga kelestarian lingkungan melalui pemeriksaan kondisi dan penetapan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, baik di darat maupun di air, perlu dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang ada dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah; b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribsi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 20 )4 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 172 tambahan Lembaran Negara Nomor 5562); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenda.raan dan Pengemudi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ten tang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Talmo 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BABV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BABVI PRI~SIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB X PEMUNGUTAN BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIII KEBERATAN BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XV KADALUWARSA BAB XVI PEMERIKSAAN BAB XVII PEMANFAATAN BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX PENYiDIKAN BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018. 14 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521