Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2016

Pajak Hotel

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAB VII PENETAPAN PAJAK BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB X KEBERATAN DAN BANDING BAB XI PENETAPAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI KETENTUAN KHUSUS BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

21 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 9

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 101 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 09 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Buton Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pajak
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan peraturan daerah. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5562); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAB VII PENETAPAN PAJAK BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB X KEBERATAN DAN BANDING BAB XI PENETAPAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI KETENTUAN KHUSUS BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016. 33 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2016

Pajak Hotel

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT