Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2023

Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan merupakan urusan otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan. (2) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang urusan: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum; d. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Pemadaman Kebakaran); e. Sosial; f. Lingkungan Hidup; g. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; h. Perhubungan; i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; l. Kepemudaan dan Olahraga; m. Kebudayaan dan Pariwisata; n. Perpustakaan; o. Kelautan dan Perikanan; p. Pertanian; q. Tenaga Kerja.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan.

T.E.U.

Indonesia, Kota Surabaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

15 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

24 Juli 2023

Tanggal Berlaku

24 Juli 2023

Sumber

BD Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 14; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4293

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Surabaya

Bidang

Halaman ini telah diakses 977 kali

FILE-FILE PERATURAN

2023perwali3578014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELIMPAHAN WEWENANG

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 14; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4293

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan; b. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 17 Tahun 2018; Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 70 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 71 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 72 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 73 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 74 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 76 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 77 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 78 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 79 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 80 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 81 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 82 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 83 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 85 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 86 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 94 Tahun 2021.
(1) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan merupakan urusan otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan. (2) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang urusan: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum; d. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Pemadaman Kebakaran); e. Sosial; f. Lingkungan Hidup; g. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; h. Perhubungan; i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; l. Kepemudaan dan Olahraga; m. Kebudayaan dan Pariwisata; n. Perpustakaan; o. Kelautan dan Perikanan; p. Pertanian; q. Tenaga Kerja.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan. (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521