Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. 5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jeneponto. 8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 9. Pegawai adalah PNS dan CPNS pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. 11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. 12. Jabatan adalah kedudukan yang yang menunjukan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi. 13. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan TPP ASN adalah tambahan gaji yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan persyaratan dan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 15. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai atau yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah Besaran tertinggi TPP yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikalikan dengan Indeks Kapsitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 16. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja yang disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja Pegawai dengan yang bersangkutan, diformalkan dalam Keputusan, diluar tugas pokok jabatan, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dan/atau terkait langsung dengan tugas atau output organisasi. 17. Beban kerja adalah jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. 18. Pertimbangan objektif lainnya adalah suatu pertimbangan kelayakan yang diberikan kepada pemangku jabatan yang dalam melaksanakan tugasnya, menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima sebagai bentuk penghargaan. 19. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. 20. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI. BAB V KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI: Bagian Kesatu Kriteria Tambahan Penghasilan; Bagian Kedua Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja; Bagian Ketiga Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya; Bagian Keempat Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Tambahan; BAB VI PENETAPAN BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI. BAB VII PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI: Bagian Kesatu Komponen Tambahan Penghasilan; Bagian Kedua Disiplin Kerja; Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja. BAB VIII PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI. BAB IX PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI. BAB X MEKANISME PELAPORAN DAN PEMBAYARAN: Bagian Kesatu Mekanisme Pelaporan secara Elektronik; Bagian Kedua Mekanisme Pelaporan secara Manual; Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembayaran; BAB XI PENCATATAN KEHADIRAN. BAB XI PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI. BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING. BAB XIV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN: Bagian Kesatu Monitoring; Bagian Kedua Evaluasi; Bagian Ketiga Pengawasan; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN. BAB XVI PENUTUP.