Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023

Badan Karantina Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perpres ini mengatur tentang Badan Karantina Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Presiden (Perpres)

Bentuk Singkat

Perpres

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

20 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

20 Juli 2023

Tanggal Berlaku

20 Juli 2023

Sumber

LN 2023 (97): 18 hlm. jdih.setneg.go.id

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 22203 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perpres Nomor 45 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut sebagian :

PERPRES No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Badan Karantina Indonesia
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 45, LN 2023 (97): 18 hlm. jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Karantina Indonesia
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 336 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Karantina lndonesia. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 21 Tahun 2019; dan PP Nomor 29 Tahun 2023. Perpres ini mengatur tentang Badan Karantina Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 18 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023

Badan Karantina Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT