Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 15 Tahun 2016

Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan; 2. Nama Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan; 3. Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

11 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

11 Mei 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 15 E

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 5090 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 15 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, LD 15 E
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar perlu dibentuk Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli sehingga terwujud sistem dukungan yang efektif, efisien dan akuntabel; b. bahwa diperlukan kejelasan kedudukan, mekanisme perekrutan, dan tata kerja Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. 1. Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan; 2. Nama Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan; 3. Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521